Organisasi Publik

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang  belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembamgunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan  perdagangan.

Aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil adalah ’ujung tombak’ dalam mewujudkan kewajiban negara melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Bahwa dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang kualitas pelayanan publik.

Organisasi publik terfokus pada pelayanan publik, oleh karena itu diperlukan  pemahaman terhadap payung hukum dengan cakupan mengenai:

(1) aturan kekuasan dan wewenang organisasi pelayanan publik,

(2) norma dan etika aparat pemegang kekuasan dan wewenang organisasi pelayanan publik,

(3) hak-hak publik dalam hubungannya dengan kekuasan dan wewenang organisasi dan aparatur pelayanan publik.

Dalam hal ini pegawai negeri sipil dituntut memiliki dan menunjukkan integritas diri dalam melakukan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma  pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

 PENGERTIAN DAN KONSEP ORGANISASI PUBLIK

Organisasi berasal dari kata Yunani organon, dan istilah Latin organum yang  berarti alat, bagian, anggota atau badan. Menurut pendapat para ahli;

James D Mooney mengatakan, “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.

Sedangkan Chester I Barnard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Chester I Barnard melihat organisasi itu merupakan suatu susunan skematis “dimana tergambar“ sistem daripada aktifitas kerja sama.

Selanjutnya menurut Prajudi Atmosudirdjo organisasi adalah Struktur tata  pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang  posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah dikatakan bahwa definisi dari organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu.

Publik berasal dari bahasa latin “Public” yang berarti “of people” berkenaan dengan masyarakat. Mengenai pengertian publik, Inu Kencana Syafiie dkk (1999) memberikan pengertian sebagai berikut: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Itulah sebabnya, Inu Kencana Syfiie dkk., mengatakan bahwa publik tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warga negara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda.

Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan sipil.

Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak  pada profit/laba/untung. Miftah Thoha telah memprediksi organisasi-organisasi dimasa mendatang yang salah satunya di bidang penataan organisasi, dimana organisasi dimasa mendatang akan mempunyai sifat-sifat yang unik. Struktur organisasi formal akan mengalami  penambahan dan perubahan yang bervariasi, sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi baru tanpa menganalisis lebih lanjut struktur formal yang ada. Sehingga  banyak dijumpai organisasi-organisasi tandingan yang nonstruktural. Keadaan seperti ini sering dinamakan gejala proliferation dalam organisasi. Suatu pertumbuhan yang cepat dari suatu organisasi, sehingga banyak dijumpai organisasi-organisasi formal yang nonstruktural yang dibentuk untuk menerobos kesulitan birokrasi.

Kelebihan dari kejadian diatas adalah organisasi akan lebih memberikan perhatian terhadap pemecahan persoalan dibandingkan dari penekanan program. Dengan demikian, organisasi-organisasi masa mendatang akan merupakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi (adaptive process), pemecahan masalah (problem solving), sistem temporer (temporary system) dari aneka macam spesialis, dan evaluasi staf tidak lagi didasarkan atas hierarki vertikal berdasarkan posisi dan pangkat. Inilah bentuk organisasi masa depan yang bakal menganti birokrasi.

MASALAH YANG TERJADI DALAM ORGANISASI PUBLIK

Sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi publik sangat banyak terjadi. Apalagi dalam konteks sebuah organisasi besar yang dalam hal ini kita sebut sebagai  pemerintah. Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat dituntut untuk meberikan usaha terbaiknya yang dalam melakukan proses tersebut terjadi berbagai permasalahan atau konflik yang tak urung membuat masyarakat yang merasa dikecewakan. Pelayanan merupakan pilar penting yang dilakukan dalam memberikan kepuasaan kepada masyarakat. Dari beberapa tahun yang lalu kita telah melihat berbagai pelayanan yang telah diberikan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Namun tak ayal juga kita bisa memperhatikan berbagai kekecewaan yang tercipta karena konflik yang terjadi saat dilakukan proses pelayanan. Dari hal itulah bisa terjadi berbagai macam cabang - cabang konflik yang lambat laun jika didiamkan maka bisa terjadi permasalahan yang susah untuk di elakan lagi.

Permasalahan utama yang kadang timbul dalam usaha organisasi publik untuk melakukan  pelayanan kepada masyarakatnya antara lain :

·         Ketidak jelasan bentuk pelayanan

·         Kualitas pelayanan yang dilakukan

·         Keterlambatan pelayanan

CARA MENGATASI PERMASALAH

Dari hal tersebut dapatlah dibuat sebuah bentuk tanggung jawab penyelesaian agar tercipta pelayanan yang lebih baik lagi seperti :

1.  Pemberian pelayanan fisik dalam bentuk yang transparan dimana para petugas atau anggota dalam organisasi publik tersebut bisa terjun langsung memberikan  pelayanannya.

2.  Kualitas itu bisa terjadi karna adanya sebuah harapan dari pelayanan yang diberikan yang dimana masyarakat menuntut untuk diberikan pelayanan terbaik atau kualitas agar terciptanya kepuasaan. Dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dengan sendirinya tercipta ekpektasi atau pemikiran bahwa kualitas telah tercapai karna telah memenuhi keinginan dari masyarakat itu sendiri.

3.  Dalam menentukan pelayanan yang baik, lebih diutamakan untuk menjadikan sebuah pelayan tersebut menjadi pelayanan yang terarah dan tepat waktu dimana  penyampain layanan tersebut tidak tertunda yang akan menjadikan sebuah konflik atau permasahan, diperlukanlah sebuah kehandalan dari anggota organisasi publik untuk melakukan tugasnya.

ANALISIS

Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya.

Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak  pada profit/laba/untung. Organisasi sektor publik memiliki ciri-ciri tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham, keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan consensus. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

a.       Tujuan organisasi publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara  bertahap.

b.      Aktivitas utamanya pelayanan publik (publik services).

c.       Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.

d.      Organisasi publik bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga  perwakilan rakyat.

e.       Kultur organisasi bersifat birokratis, formal dan berjenjang.

f.       Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program.

g.      Stakeholder dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional.

Oganisasi publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin  penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari  penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya. Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :

a.       Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif

b.      Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja

c.       Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu : Faktor ekonomi, Faktor politik, Faktor kultural, Faktor demografi. Permasalahan utama yang kadang timbul dalam usaha organisasi publik untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatnya antara lain :

·                    -   Ketidak jelasan bentuk pelayanan.

·                    -   Kualitas pelayanan yang dilakukan.

·                   -    Keterlambatan pelayanan.

Sumber Referensi :

http://www.academia.edu/10041127/Makalah_Organisasi_Publik